Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi menemukan adanya ketidak sesuaian pembayaran dari sebelas paket proyek di dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kabupaten Merangin tahun anggaran 2023 lalu, dari 11 paket proyek tersebut diduga menyebabkan kerugian negara ratusan juta rupiah
Ketua Gerakan mahasiswa merangin jambi GMM_Jambi angkat bicara Sapu Rata kabupaten Merangin mengendus adanya dugaan praktik korupsi dalam pelaksanaan 11 paket proyek yang menjadi temuan BPK tersebut,
Kita menduga adanya dugaan kongkalingkong yang dilakukan Pejabat pelaksana Kegiatan, konsultan dan para kontraktor pemenang tender pada sebelas paket proyek di dinas PUPR Merangin yang berpotensi merugikan keuangan negara, hal ini terlihat dari adanya temuan BPK yang cukup besar dan tidak singkronnya jawaban antara kepala dinas, konsultan pengawas dengan PPTK (Pejabat Pelasana Teknis Kegiatan) ketika diwawancarai media,”Ungkap Mirza ketua LSM Sapu Rata, Mirza .SH kepada Jambidaily, Kamis 26/12/2024.
“PPTK mengatakan adanya temuan BPK disebabkan oleh sistim pemeriksaan yang berubah tadi tahun sebelumnya sementara konsultan pengawas mengatakan adanya Temuan BPK disebabkan oleh kenderaan yang melebihi tonase saat pekerjaan belum selesai dikerjakan sementara konsultan lainnya mengaku tidak tahu kenapa jadi temuan masih mau nanya dulu sama anggota yang ngawas dilapangan sementara kadis bilang temuan BPK itu biasa bahkan sebelum menjabat itu temuan BPK lebih besar lagi, ini bagai mana kok bisa begitu ?, “tanya Fadel dengan nada kesal
Temuan BPK ini tambah Fadel ketum gmm jambi bisa menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum dan bisa menjadi bukti awal untuk menelusuri lebih dalam terkait buruknya pengelolaan dan pengawasan uang rakyat dikebupaten Merangin.”Pungkas Fadel ketua GMM Jambi
Diwawancarai sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Merangin Zulhipni mengaku sudah menindak lanjuti rekomendasi dari BPK tersebut dengan melayangkan surat kepada rekanan
“Saya selaku kepala dinas hanya bisa menyurati dan menghimbau rekanan untuk dibayar dan alhamdulilah progresnya ada dari enam ratus juta temuan tersebut tinggal sisa lagi yang belum terbayar itu lebih kurang seratus lima puluh juta lagi dan habis tahun anggaran ini kita surati lagi dan kita menghimbau untuk membayar sisanya tersebut,”Terangnya
Ketika disinggung besarnya temuan akan berimbas terhadap mutu dan kwalitas dari proyek tersebut Kadis PUPR yang akrab disapa Ngah tersebut membantah
“Ngaklah kalau temuan itu biasa, diluar zaman saya aja dulu itu ketika saya masuk jadi kadis itu temuan bisa mencapai tiga milyar lebih namun tetap dibayar artinya temuan ini bukan masalah mutu beton atau lainnya,rata rata temuan ini masalah volume artinya volume tida sampai sehingga terjadi kelebihan bayar begitulah namun secara teknis sudah bisa dipertanggung jawabkan.”Pungkasnya
Sementara itu Kepala Inspektorat Kabupaten Merangin Devi Martika selalu perwakilan BPK di Merangin ketika dihubungi Jambidaily via pesan WA,Selasa 24/12 mengaku sedang ada rapat dikantor bupati
“sedang ada rapat diantor bupati lanjut kediknas ndo nanti sore ada dikantor,”singkatnya
Hingga berita ini dipublish kepala inspektorat kabupaten Merangin belum dikonfirmasi,
Untuk diketahui pemerintah kabupaten Merangin menyajikan belanja Modal untuk pembangunan jalan dan irigasi (JIJ) dalam Laporan Relialisasi Anggaran (LPA) tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp 61,885,865,893,00 dan realisasi sebesar Rp 61,398,124,429,00 atau 91,21% jumlah realisasi belanja tersebut meningkat sebesar Rp 36,752,295,534,00 dibanding tahun 2022 yakni sebesar Rp 24,645,828,895,00,
Berdasarkan hasil pemeriksaan dukumen pertanggung jawaban belanja modal (JIJ) serta pemeriksaan pisik pekerjaan yang dilakukan secara uji petik oleh BPK maka terdapat temuan terhadap 11 paket pekerjaan didinas PUPR Kabupaten Merangin yakni sebesar Rp 743,121,000,00.
- Adanya temuan Fadel Muhammad sabirin ketua GMM jambi menyapaikan adanya aksi di waktu dekat di kabupaten merangin pungkas nya terakhir di wawancara lewat via telpon
